10 Kepala Daerah Dukung Jokowi, Hanya Mendapat Sanksi Teguran Oleh Gubernur

Sebanyak 10 kepala daerah di Riau dinyatakan bersalah setelah menyatakan dukungan kepada Calon Presiden (Calon Presiden) Joko Widodo (Jokowi). Mereka juga secara resmi mendapat sanksi berupa teguran.

Sebuah surat peringatan kepada 10 kepala daerah ditandatangani oleh Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim. "Itu dua hari lalu. Isinya, yang utama bukan menggunakan aset daerah," kata Wan Thamrin di Pekanbaru, Riau, Rabu (1/2).

Surat teguran didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 700/9719 / OTDA tanggal 12 Desember 2018. Selanjutnya, surat teguran dikirim ke 8 bupati dan 2 walikota.

Sepuluh kepala daerah yang dinyatakan bersalah adalah Bupati Siak dan Gubernur Riau memilih H Syamsuar, Bupati Pelalawan M Harris, Bupati Kampar Aziz Zaenal, dan Bupati Bengkalis Amril Mukimin. Kemudian Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, Bupati Kuantan Singingi Mursini, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Bupati Rokan Hilir Suyatno, Walikota Pekanbaru Firdaus dan Walikota Dumai Zulkifli As.

"Intinya bukan untuk mengulanginya, sesuai instruksi. Jadi kami menerjemahkan surat itu. Itu sudah ditandatangani. Sudah termasuk Bupati Siak," kata Wan Thamrin.

Sementara itu, Bupati Kampar Aziz Zaenal, yang juga dinyatakan bersalah mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, kini telah meninggal. Dia meninggal pada Kamis (27/12). "Almarhum tidak, dia memiliki ingatannya sendiri," kenang Wan.

Sebelumnya, Departemen Dalam Negeri memutuskan bahwa 10 kepala daerah di Riau dinyatakan bersalah mendukung Jokowi. Mereka terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber : https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/dukung-jokowi-10-kepala-daerah-disanksi

SBY Turun Gunung Memberi 10 Strategi ke Prabowo

Pasangan calon nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi debat pertama pada 17 Januari 2019. Bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan pendampingan kepada semua tim debat dari pasangan calon yang disingkat PAS pada PAS mendatang. 4/1.

Sudirman Said sebagai Direktur Debat dan Bahan Kampanye untuk Prabowo-Sandi mengatakan, SBY telah mengirim undangan resmi ke timnya untuk menghadiri mendengarkan pendampingan darinya. Ketua Umum Partai Demokrat akan memberikan masukan penting kepada tim yang dipimpinnya.

"Pak SBY pada 4 Januari mengundang tim debat untuk memberikan masukan. Karena, bagaimanapun, dia sangat berpengalaman bersaing dua kali untuk memimpin negara," kata Sudirman di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1).

Selain SBY, Sudirman mengatakan, timnya juga akan mendapatkan bimbingan dari profesor dan akademisi. Namun, dia enggan mengungkapkan lebih jauh nama-nama itu.

"Sejumlah pakar, sejumlah profesor, sejumlah akademisi yang mungkin tidak bisa terbuka tetapi mereka memberikan banyak masukan yang baik kepada kandidat kami," katanya.

Di sisi lain, lanjutnya, mereka siap mengantisipasi berbagai 'serangan' dari kubu saingan terhadap masalah HAM. Karena masalah HAM adalah masalah yang sering diulangi lagi.

"Bagi kami, Insya Allah, tidak ada masalah sensitif. Karena semua masalah penting dan tentang hak asasi manusia adalah sesuatu yang telah diulang. Pak Prabowo telah maju tiga kali, sebelumnya telah diangkat sehingga kami akan menyerahkan semuanya kepada penegak hukum , "simpulnya.

Sumber : https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/01/2019/sby-turun-gunung-lusa-bakal-mentoring-tim-debat-prabowo-sandi

Jokowi Siap Paparkan Sendiri Visi Misinya Tanpa Teks

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, presentasi visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden akan diadakan pada 9 Januari 2019. Petahana Jokowi akan hadir visi 01.

"Jika visi dan misinya adalah calon presiden," kata Karding di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (1/2).

Karding menambahkan, anggota TKN Jo Kowi-Ma'ruf Amin hanya akan maju selama diskusi publik. Sementara itu, pengiriman visi dan misi akan dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau kita anggap diskusi difasilitasi oleh masyarakat," katanya.

Karding juga menjelaskan, Jokowi-Ma'ruf Amin TKN juga akan menyiapkan konten diskusi. Berbekal konten yang disiapkan, Karding optimistis pahlawan mereka lebih siap menghadapi debat presiden dan wakil presiden.

"Insya Allah, kami yakin kami akan unggul dalam debat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan, setuju jika visi dan misinya disampaikan oleh pasangan capres dan cawapres.

"Tentu saja Bapak Presiden (Jokowi) dan Pak Kiai Ma'ruf Amin sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan semua gagasan mengenai visi dan misi," kata Hasto di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (1/2) ).

Penyampaian visi dan misi itu dilakukan pada 9 Januari 2019, sebelum tanggal debat pertama pada 17 Januari 2019.

Sumber : https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/02/01/2019/jokowi-siap-paparkan-sendiri-visi-misinya-bersama-maruf

Takut Kalah Melawan Khabib, Mayweather Tak Niat Kembali ke Ring Tinju Setelah Lawan Tenshin Nasukawa

Mantan petinju kelas welter AS, Floyd Mayweather Jr, dengan tegas membantah kabar bahwa ia segera kembali ke ring. Petinju yang tidak pernah kehilangan karir ini (50-0) mengklaim niat mereka untuk bertarung lagi tidak ada dalam pikirannya. Sebagai informasi, Mayweather memutuskan untuk pensiun pada 2015.

"Saya masih pensiun. Saya tidak berharap kembali ke tinju," kata Floyd Mayweather Jr yang dikutip BolaSport.com dari BoxingScene. Pernyataan Mayweather itu terungkap setelah menjalani pertarungan pameran melawan Kickboxer Jepang, Nensawa Tenshin, Senin (31/12/2018).

Setelah memenangkan KO atas Tenshin Nasukawa Bersaing di Saitama Super Arena, Tokyo, Mayweather hanya membutuhkan kurang dari tiga menit untuk memenangkan KO Tenshin. Mayweather mengatakan duel itu hanya hiburan dan bukan duel resmi. Akibatnya, rekor tak terkalahkan dari dua pejuang dipertahankan. "Saya melakukannya hanya untuk menghibur penggemar di Jepang.

Saya masih pensiun," kata Mayweather. "Saya masih 50-0 dan Tenshin masih belum terkalahkan, dan dia adalah pertarungan yang hebat," katanya. Baca juga: Legenda Tinju Kelas Berat Menolak Floyd Mayweather Jr.

Disebut Petinju Terbaik Sepanjang Masa Mayweather dilaporkan mendapat bayaran fantastis untuk mengadakan pertempuran pada malam tahun. Dikutip dari situs Bleacher, kemenangan membuat Mayweather mengantongi uang 9 juta dolar AS atau setara dengan Rp. 129 miliar untuk berjuang selama 139 detik.

Lebih lanjut, Mayweather dikabarkan mempertimbangkan untuk bersaing dengan pemegang sabuk juara kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov.

Sumber : https://bola.kompas.com/read/2019/01/01/16572908/floyd-mayweather -jr-belum- berniat untuk menelepon ulang

Selang Cuci Darah di Pakai 40 Orang kata Prabowo

Calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto mengatakan bahwa masalah keuangan di Badan Jaminan Sosial (BPJS) membuat kualitas layanan di rumah sakit terbengkalai. Itu diklaim telah membuat rumah sakit menggunakan satu selang dialisis untuk beberapa pasien.

Demikian dikatakan dalam Kuliah Nasional Akhir Tahun Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, yang diposting di halaman Facebook-nya, Minggu (30/12).

"Saya mendapat laporan di RSCM bahwa ada pencuci ginjal, seharusnya ada saluran plastik, dari karet, dari alat yang digunakan satu orang sekali. Saya dengar di RSCM saat ini ada 40 orang," kata Prabowo, disambut dengan kaget. suara. sejumlah peserta hadir.

"Orang dengan penyakit ginjal harus hidup dari pencucian darah. Anda bisa mendapatkan berbagai hal [penyakit jika selang digunakan oleh banyak orang]. Hepatitis A, B, C, malaria, HIV. Bayangkan. Menurut saya, negara kita gagal melayani rakyat, "katanya.

Tidak hanya itu, Prabowo juga mengklaim masalah keuangan di BPJS Kesehatan juga membuat gaji tenaga medis di tunggakan beberapa bulan.

"Rumah sakit belum dibayar selama berbulan-bulan. BPJS sudah terlilit utang. Angka-angka dokter di beberapa tempat tidak dibayar gaji enam bulan, dokter dan paramedis," kata Prabowo.

Sebelumnya, klaim serupa dikemukakan oleh Direktur Komunikasi dan Media dari Badan Penentu Nasional Prabowo-Sandiaga Uno (BPN), Hashim Djojohadikusumo, saat mengunjungi kantor TV CNN Indonesia, Kamis (12/20).

Dia mengatakan masalah defisit anggaran di BPJS Kesehatan memaksa sejumlah rumah sakit umum daerah untuk mengurangi kualitas layanan mereka kepada pasien.

Diantaranya, menggunakan selang cuci ginjal berulang kali oleh beberapa orang, alat kesehatan berkualitas rendah dan bukan asli alias KW. Selain itu, pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit menunggak selama enam bulan, memberikan gaji kepada dokter menunggak hingga tiga bulan.

"Pasien dengan alat dialisis sekali pakai, sekali pakai. Di Indonesia sudah dipakai tiga kali, tujuh kali, nanti [dipakai] 40 kali," katanya.

Hashim menyebutnya berdasarkan pengakuan enam dokter kepadanya. Namun, ia enggan mengungkapkan identitas personel medis lebih jauh kepada reporter.

Menurut Hashim, apa yang dilakukan para dokter, seperti penggunaan selang dialisis berulang, dipaksa oleh keadaan.

"Pasien kami menderita semua hepatitis. Kami adalah malpraktek, penipuan, dipaksakan oleh pemerintah. Meskipun hati nurani tidak tepat," kata Hashim meniru para dokter.

Terkait hal ini, Direktur Medis dan Keperawatan RSCM Sumariyono membantah bahwa ia menggunakan satu selang dialisis untuk beberapa orang.
Prabowo Menyebut Selang Cuci Darah yang Digunakan oleh 40 Orang, RSCM BantahCapres nomor seri 02 Prabowo Subianto. (CNN Indonesia / Adhi Wicaksono)

Menurutnya, RSCM menerapkan dua jenis penggunaan perangkat medis, yaitu penggunaan tunggal (single use) dan penggunaan berulang (reuse). Untuk dialisis itu sendiri, RSCM menurut Sumariyono memang menggunakannya beberapa kali tetapi hanya untuk pasien yang sama.

"Kami telah menggunakan sekali pakai sejak 2012, sekali untuk satu pasien," kata Sumariyono.

Untuk mesin dialisis atau dialiser, menurutnya, itu digunakan berulang kali dan banyak pasien.

"Mesin itu digunakan oleh banyak pasien. Mesin itu hanya memindahkan [darah dalam proses hemodialisis] saja," katanya.

Direktur RSCM Lies Dina Liastuti juga menampik tuduhan bahwa masalah anggaran di BPJS Kesehatan berdampak pada penyediaan gaji untuk tenaga medis. Ini telah mengatur efisiensi anggaran melalui Kontrol Kualitas Kontrol Kualitas (KNKB). Akibatnya, rumah sakit dapat menyisihkan dana untuk gaji atau gaji karyawan.

"Rumah sakit pemerintah sudah memiliki rencana anggaran, alokasi per bulan telah ditetapkan. RSCM tidak pernah gagal untuk membayar kepada karyawan," kata Lies.

Lies mengakui bahwa kadang-kadang ada keterlambatan dalam menyalurkan dana dari BPJS Kesehatan kepadanya hingga dua bulan. Namun, diakui bahwa itu tidak berdampak pada layanan. Karena, RSCM dapat menerapkan sistem subsidi silang berkat manajemen unit layanan kesehatan non-BPJS yang memberikan keuntungan. Misalnya, Paviliun Kencana.

"[Penundaan Kesehatan BPJS] 1-2 bulan sekarang. Tapi pendapatan RSCM sangat besar. Misalnya dari paviliun, piutang lancar, tidak macet. Bahkan jika [pembayaran] terlambat [BPJS Kesehatan] pasti akan membayar," dia kata.

Selain itu, lanjut Lies, ada juga jenis layanan asuransi kesehatan lain di luar BPJS Kesehatan, seperti Jasindo dan Jamkesda.

"BPJS Kesehatan hanya satu bagian. Setiap manajemen mencari alternatif lain, tidak berpegang teguh pada [BLJS Kesehatan], bagaimana cara lintas subsidi," jelasnya.

"Saya harap [masalah ini] tidak mengganggu masyarakat," kata Lies.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengklaim defisit keuangan lembaga mencapai Rp16,5 triliun.

Sementara itu, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan bahwa defisit lembaga adalah Rp10,98 triliun.

Pemerintah juga telah menyuntikkan dana dari anggaran negara sebesar anggaran negara untuk BPJS Kesehatan untuk mencapai Rp10,25 triliun dalam dua tahap untuk menutupi defisit.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190101151244-32-357752/prabowo-sebut-selang-cuci-darah-dipakai-40-orang-rscm-bantah

Fadli Zon Sebut Demokrasi RI Kalah dengan Timor Leste dan Memalukan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyatakan bahwa ada ironi dalam perkembangan politik di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fadli menyebut demokrasi sebagai kemunduran yang memalukan di era Jokowi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Partai Gerindra melalui akun twitter pribadinya, @fadlizon, Selasa (1/1).

"Ini adalah ironi perkembangan politik di era pemerintahan @jokowi. Demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran yang memalukan, terutama sekarang menjelang pemilu serentak 2019," kata Fadli.

Fadli membandingkan indeks demokrasi Indonesia dengan Timor Leste, sebuah negara merdeka setelah melepaskan diri dari NKRI.

Fadli mengatakan berdasarkan data dari The Economist Intelligence (EIU), peringkat demokrasi Indonesia tahun 2018 berada di posisi ke-68 atau 20 jatuh bebas dibandingkan 2016 yang berada di peringkat ke-48.

@fadlizon
5) Potret serupa juga direkam dalam data Freedom House. Meningkatnya ancaman kebebasan sipil, menurut Freedom House, telah mendorong Indonesia turun dari status 'bebas' (gratis) menjadi negara 'sebagian bebas' pada tahun 2018.

"Yang lebih menyedihkan, peringkat demokrasi kita bahkan lebih buruk daripada Timor Leste yang ke-43 secara global," katanya.

Menurut Fadli, berdasarkan data Freedom House, munculnya ancaman kebebasan sipil mendorong Indonesia turun dari status 'bebas' (gratis) ke negara 'sebagian bebas' pada tahun 2018.

"Sementara itu, jika kita membandingkannya dengan Timor Leste, situasinya terbalik. Timor Lorosae telah mengalami peningkatan status dari negara 'sebagian bebas' menjadi 'bebas'," kata Fadli.

Fadli, yang juga anggota Badan Nasional Penghasilan Prabowo-Sandi (BPN), mengatakan bahwa indikator demokrasi demokrasi jika dihadapkan dengan keluhan dari kelas bawah akan sangat terkait.

Keluhan masyarakat yang lebih rendah termasuk penganiayaan terhadap ulama kritis dan keluhan pembungkaman dan kriminalisasi tokoh oposisi.
Fadli Mengatakan Demokrasi Indonesia Malu dan Hilang dari Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Timor Leste Fadli Zon (CNN Indonesia / Abi Sarwanto)

"Semua itu telah membuat kita kembali dalam demokrasi. Jadi, jangan heran jika penurunan kebebasan sipil dan defisit demokrasi kita, sebagai akibat dari kontrol dan pembatasan kebebasan berekspresi oleh pemerintah. Ini semua adalah fakta yang sulit dicurigai, "kata Fadli.

Manajemen Pemilihan Amburadul

Lebih lanjut, Fadli mengatakan bahwa selain isu kebebasan sipil yang menurun, demokrasi Indonesia juga ternoda oleh praktik manajemen pemilu yang kacau balau, terutama terkait dengan administrasi penduduk miskin yang sangat mempengaruhi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019.

Menurut Fadli, sepanjang tahun 2018 masyarakat dihadapkan dengan pelanggaran administrasi populasi yang merajalela. Mulai dari penemuan jual beli kosong e-KTP, tersebar ribuan e-KTP di Bogor dan Jakarta, serta masalah 31 juta pemilih yang belum termasuk dalam DPT.

@fadlizon
10) Terlepas dari isu kebebasan sipil yang menurun, demokrasi kita tahun ini juga telah dirusak oleh praktik manajemen pemilu yang kacau balau. Terutama, terkait dengan administrasi kependudukan yang buruk yang sangat mempengaruhi DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam pemilu serentak 2019.

"Ini jelas mengancam kredibilitas Pemilu 2019. Kami tidak ingin pemilu 2019 menyedot anggaran sekitar 24 triliun rupiah, berjalan dengan data pemilih berkualitas buruk," katanya.
Lihat juga: Fadli Menyebut Rezim Jokowi Diam tentang Masalah Uighur dan Rohingya

Fadli mengatakan bahwa melihat fakta yang telah terjadi selama setahun terakhir tidak dapat dihindari bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Menurutnya, upaya bangsa ini selama 20 tahun untuk membina demokrasi terpaksa mengalami kemunduran, sama seperti negara yang baru merdeka.

Fadli juga meminta agar semua masalah ini ditangani. Fadli khawatir bahwa tidak akan ada perubahan dalam kecurigaan publik tentang proses pemilihan manipulatif dan akan meningkat.

"Dengan triliunan anggaran yang dihabiskan, kami tidak ingin Pemilu 2019 hanya mengambil nasib yang lebih buruk bagi Indonesia," katanya.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190101182256-32-357800/fadli-sebut-demokrasi-ri-memalukan-dan-kalah-dari-timor-leste

Mayweather Mengemis Tantang Khabib dengan Bayaran US $ 9 juta

Manajer Khabib Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, menyebut mantan juara dunia kelas welter Floyd Mayweather Jr memohon untuk bertarung dengan pejuang Rusia.

Menurut Abdelaziz Mayweather Jr. benar-benar ingin berduel dengan Khabib yang merupakan juara dunia Ultimate Fighting Championsip (UFC) yang ringan.

Klaim Abdelaziz kepada TMZ Sports dikutip dari RT, Mayweather Jr. yang memiliki catatan 50 kemenangan tanpa kekalahan selalu mengganggunya dengan pesan singkat untuk bisa melawan Khabib.

"Saya dan dia [Mayweather Jr] bertukar pesan bulan lalu. Dia sangat sering memohon untuk bertarung [dengan Khabib]," kata Abdelaziz.

Sekarang Abdelaziz memperingatkan Mayweather untuk tidak mengiriminya pesan untuk bertarung. Abdelaziz juga mengancam akan merilis semua percakapan dengan Mayweather online.

"Jika dia mengatakan tidak [meminta], saya akan meletakkan semuanya online. Jangan berbohong, Floyd," kata Abdelaziz.

Namun, kubu Khabib Nurmagomedov masih membuka peluang bagi Mayweather Jr untuk bertarung. Hanya saja Khabib menginginkan pembagian pembayaran yang tepat. Untuk pembicaraan Abdelaziz dengan Mayweather Jr belum sesuai dengan harapan Khabib.

"Pada akhirnya, jika Mayweather ingin bertarung, pertarungan ada di sini. Saya suka pertarungan ini. Tetapi dia [Mayweather] harus datang dengan penawaran yang lebih baik. Dia tahu apa yang saya bicarakan," kata Abdelaziz.

Mayweather Jr sendiri baru saja memenangkan pertarungan dengan kickboxer Jepang, Tenshin Nasukawa, di Tokyo pada Malam Tahun Baru. Dalam duel itu, Mayweather memenangkan TKO di babak pertama dan dilaporkan mendapat bayaran US $ 9 juta atau setara dengan Rp.129 miliar.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20190101034557-178-357676/manajer-mayweather-mengemis-untuk-bertarung-dengan-khabib

Detik-detik Video Longsor Sukabumi Jawa Barat

Puluhan rumah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda longsor, Senin (31/12) malam. Tanah longsor terjadi karena hujan deras yang terjadi sejak pagi hari membuat tanah dari bukit itu tenggelam ke daerah pemukiman. Diperkirakan ada 30 rumah lagi yang terkubur tanah longsor.

Video longsor Sukabumi tonton di sini

4 Perusahaan Besar tidak Memperpanjang Kontrak Blok Minyak dan Gas, Pemerintah Bingung Cari Investor

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang tiga blok minyak dan gas (minyak dan gas) yang tak laku tahun ini di lelang tahun 2019. Ketiganya adalah Wilayah Kerja Selat Panjang (WK), Selat Makassar, dan Kampar Barat .

"Ya, itu akan dilelang tahun depan," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto di kantor Kementerian ESDM, Senin (31/12).

Pemerintah sebelumnya telah melelang Selat Panjang WK ​​dan Selat Makassar pada lelang tahap II 2018 pada bulan Agustus. Di lelang, kedua blok mendapatkan minat investor. Namun, pihak yang berkepentingan dengan kontraktor Selat Panjang dan Selat Makassar tidak memenuhi beberapa persyaratan yang diminta oleh pemerintah sehingga mereka dibatalkan.

Saat ini, Selat Makassar WK dikelola oleh PT Chevron Indonesia, PT Pertamina dan Sinopec yang kontrak kerjanya akan berakhir pada tahun 2020. Namun, ketiganya tidak berniat untuk memperpanjang.

Pada awalnya, Blok Selat Makassar ditawarkan sebagai bagian dari proyek Chevron Indonesia Indonesia Deepwater Development (IDD). Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Selat Makassar untuk membuat biaya proyek lebih efisien.

Sementara itu, kontrak Long Strait WK, Riau akan berakhir pada 2021. WK dilelang karena kontraktor Petroselat dinyatakan bangkrut.

Situasi serupa juga dialami oleh Blok Kampar Barat yang membentang dari Kabupaten Rokan Hulu, Riau ke Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Blok ini sebelumnya dikelola oleh kontraktor yang bekerja sama dengan PT Sumatera Persada Energi (SPE) sejak 2005 dengan masa kontrak hingga 2035. Selama perjalanan, kontraktor itu berutang sehingga dinyatakan bangkrut.

Akibatnya, manajemen blok ditinggalkan sehingga Kementerian ESDM memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja sama melalui Surat Menteri ESDM Nomor 2974/12 / MEM.M / 2018 tanggal 15 Agustus 2018.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181231205433-85-357646/tak-laku-tahun-ini-pemerintah-lelang-tiga-blok-di-2019

Sudirman Said Semprot Pedas Ma'ruf Amin

Direktur Material dan Debat Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Sudirman Said meminta kandidat nomor 01 wakil presiden Ma'ruf Amin, yang sekarang berpasangan dengan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang, tetap berpidato.

Dirman meminta agar Ma'ruf bisa menjaga setiap kata yang dikeluarkan melalui mulutnya, terutama sebelum Ma'ruf lebih dikenal sebagai ulama daripada politisi.

"Yang dulunya pemimpin tertinggi ulama diukur," kata Dirman di Gedung Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (31/12).

Pernyataan Dirman menanggapi kata-kata Ma'ruf tentang Jokowi yang tidak pernah menculik atau membunuh seseorang.

Ma'ruf memang membuat pernyataan saat mengunjungi Pandeglang, Banten, Sabtu (29/12). Saat itu Ma'ruf mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah bertindak negatif terhadap masyarakat Indonesia selama empat tahun sebagai presiden.

Sebagai pemimpin ulama tertinggi di Indonesia, Ma'ruf Amin diminta untuk menjaga pidato. (CNN Indonesia / Andry Novelino)

Dia juga menyebutkan bahwa Jokowi tidak pernah menculik dan membunuh orang Indonesia saat menjabat sebagai presiden.

"Saya pikir itu semua positif, di mana dia menculik orang, menganiaya orang, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah," kata Ma'ruf.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era Jokowi juga mengakui bahwa dia tidak merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan Ma'ruf, dia kemudian melemparkan masalah itu kepada orang-orang yang menghargai diri mereka sendiri.

"Biarkan orang-orang yang menilai dengan baik, tetapi memang banyak orang berharap bahwa ulama yang saya temui di desa akan diukur (ceramahnya)," katanya.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181231190527-32-357611/sudirman-said-minta-maruf-amin-jaga-tutur-kata-seperti-ulama

Prabowo Sandi Merugi, Sumbangan Kampanye Sedikit

Pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden yang digelar serentak pada 2019, mulai menimbulkan masalah. Pola pemilihan seperti itu lebih bermanfaat bagi petahana.

Di sejumlah daerah dengan basis massa yang kuat dalam memilih Jokowi, kandidat partai calon legislatif Prabowo Subianto menjadi sulit bergerak. Ini seperti apa yang terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Berdasarkan data Pemilu Presiden 2014 yang dirilis oleh KPU, Jokowi menang dengan 134.572 suara atau 58,77 persen suara. Selisih dengan Prabowo Subianto 17,54 persen.

Kondisi ini membuat calon anggota DPRD Kota Manado dari Partai Demokrat Darmawati Dareho enggan berkampanye untuk Prabowo-Sandiaga meski partainya mengusung kandidat. Dia mengklaim akan terus mengkampanyekan dirinya dan Jokowi-Ma'ruf.

"Ini masalah naluri dan hati nurani. Untuk Sulawesi Utara dan di daerah pemilihan ada banyak [dukungan] Jokowi," kata Darmawati kepada wartawan Tirto, Jumat (19/10/2018).

Kondisi serupa juga dialami oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, banyak kandidat PAN enggan berkampanye untuk Prabowo-Sandiaga, meskipun PAN adalah salah satu partai pendukung pasangan itu. Eddy mengatakan hal itu saat menjadi pembicara tamu di acara PolMark Indonesia, Kamis (18/10) kemarin.

"Di antara kandidat kami yang bertempur di daerah itu," aku minta maaf, maaf, Sekretaris Jenderal. Tetapi di bawah ini, saya mungkin tidak dapat berpartisipasi secara terbuka dalam memenangkan Pak Prabowo. Karena konstituen saya tidak sejalan dengan itu. Jadi mohon maaf, "" kata Eddy meniru pernyataan calon legislatif yang bersangkutan.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Eddy mengakui bahwa PAN memiliki solusi sehingga kader di daerah akan terus berkampanye untuk Prabowo-Sandiaga. Metode itu bisa dilakukan agar kader PAN dapat membagi tugas dan waktu kampanye untuk pemilihan presiden dan legislatif.

"[Kampanye] dapat dilakukan secara bersamaan. Dia [kandidat legislatif] mensosialisasikan dirinya sendiri, serta berpartisipasi dalam sosialisasi kandidat presiden kita," kata Eddy kepada wartawan Tirto.

Mematuhi dan Merancang Strategi Kemenangan
Jika kader PAN dan Demokrat memilih untuk membelot dari arah partai di pangkalan lawan, kader PDI-P memilih sikap yang berlawanan. Hal ini seperti yang diklaim oleh Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman.

Kabupaten pemilihan Sumatera Barat sepenuhnya dimiliki oleh Prabowo Subianto. Berdasarkan data dari Pemilu Presiden 2014 yang dirilis oleh KPU, Prabowo memenangkan 998.425 suara atau 75,06 persen di daerah pemilihan Sumatera Barat I. Demikian juga di Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Prabowo menang dengan 799.080 suara atau 79,39 persen.

Alex mengaku tahu datanya dengan baik. Dia berkompetisi di zona merah untuk menjadi kandidat legislatif untuk Republik Indonesia dari daerah pemilihan Sumatera Barat I. Namun, Alex mengklaim bahwa dia akan terus berkampanye untuk dirinya sendiri dan Jokowi-Ma'ruf.

"Adalah tugas semua kader partai untuk melaksanakan dan menyukseskan keputusan partai," kata Alex kepada wartawan Tirto.

Sudah lama Alex menganalisis medan perang. Menurutnya, tantangan utama pertempuran di Sumatera Barat adalah pertempuran di jalur besar dan sistematis. Karena itu, ia siap memperjuangkannya dengan data dan fakta untuk dilaporkan ke penegak hukum agar tidak terulang lagi.

"Ya, harus ada lebih banyak tantangan dalam pertempuran di daerah basis lawan. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan kreativitas serta konsistensi dalam bertarung tanpa harus mengorbankan keputusan partai," katanya.

Fakta pembelotan calon dari partai pengusung Prabowo-Sandiaga memicu komentar dari Koalisi Kerja Indonesia (KIK). Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, Raja Juli Antoni, mengatakan pembelotan itu wajar karena tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas dalam komposisi kemenangan pasangan calon.

"Ini menunjukkan koalisi yang rapuh. Semuanya dibeli oleh satu pihak," kata Raja Juli Antoni di Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengklaim para kandidat dari partai yang mendukung Jokowi-Ma'ruf dengan kuat mendukung para kandidat yang mereka laksanakan. Alasannya, kata Hasto, adalah bahwa semua partai politik yang mendukung Jokowi-Ma'ruf telah terlibat dalam struktur TKN pasangan tersebut.

"Kami menempatkan semua kandidat sebagai juru kampanye dari tingkat kota, provinsi, dan kabupaten kota," lanjut Hasto. "Kami juga terus melakukan komunikasi politik sehingga bagi kami semua kandidat, kepala daerah dan kader partai aktif dalam memberikan dukungan."

Mengapa Calon enggan untuk Mempromosikan Calon Presiden?
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa pembelotan kader partai Prabowo-Sandiaga terjadi karena calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung bukan berasal dari partai mereka sendiri.

"Idealnya, sistem pemilihan serentak tidak perlu membutuhkan ambang batas presiden sehingga setiap partai memiliki calon presiden sendiri. Dengan ini, efek coattail akan bekerja lebih efektif," kata Luky kepada wartawan Tirto.

Luky berpendapat, fokus para kandidat untuk memenangkan pemilihan legislatif daripada pemilihan presiden adalah pilihan yang masuk akal. Alasannya adalah persyaratan untuk menjadi anggota parlemen dalam Pemilu 2019 lebih parah dari pemilu sebelumnya. Saat ini, ambang batas parlemen sehingga partai politik dapat mengirim anggotanya ke kursi rakyat adalah 4 persen. Dalam Pemilu Legislatif 2014, ambang batas suara yang berlaku adalah 3,5 persen.

"Ini tentu tidak mudah bagi mayoritas partai yang suaranya telah berfluktuasi sejauh ini dari pemilihan ke pemilihan," katanya.

Alumni Universitas Airlangga juga mengatakan bahwa para kandidat legislatif layak berkonsentrasi untuk memenangkan pemilihan legislatif karena mereka harus bersaing dengan sesama kandidat, bahkan dari partai mereka sendiri.

"Calon dan calon wakil presiden hanya dianggap lebih laku oleh calon yang berasal dari partai politik yang sama dengan calon wakil presiden," pungkasnya.

Sumber : https://tirto.id/prabowo-sandiaga-merugi-sebelum-bertanding-di-pilpres-2019-c7K9

Neno Jihad Harta Untuk Prabowo-Sandi Auto Masuk Surga

Lama tidak muncul, Neno Warisman kembali berakting. Kali ini tentang jihad instan sehingga para jamaah otomatis masuk surga. Neno Warisman meminta jemaat untuk mendengarkan obrolannya untuk jihad. Bagaimana, setiap orang diminta untuk memberikan kontribusi sebesar Rp. 5 juta kampanye Prabowo-Sandi.

Donasi itu, kata Neno sebagai bentuk jihad. Agar berhasil mengumpulkan dana, pihak 02 meluncurkan aplikasi Pay RGP. Unduh aplikasi, bayar 5 juta, dijamin masuk surga.
Sebenarnya Anda ingin meminta donasi, cukup minta donasi. Tidak harus melakukan jihad di mana-mana.

Bagi kebanyakan orang yang mendengarkan, mulut Neno menyebalkan. Seolah membela calon presiden yang tidak bisa membaca dan tidak tahu apa agamanya adalah bagian dari perjuangan agama. Ini disebut pembodohan. Meski begitu, Neno, orang yang menyatakan dirinya sebagai ustadzah meski gajinya belum tentu bisa. Di mana ada ustadzah menyuarakan kebencian terhadap orang lain.

Siapa target Neno? Tentu saja orang yang tidak tahu arti jihad. Orang-orang dari kelompok sumbu pendek adalah sasaran empuk bagi Neno dan kaki tangannya. Baru kemarin majalah Forbes merilis data tentang orang terkaya di Indonesia. Saudara perempuan Prabowo, Hasyim Joyohadikusumo, termasuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Hasyim secara aktif diorganisasi oleh pejabat agama Kristen dan juga pejabat Gerindra. Menurut majalah Forbes, aset Hasyim berjumlah US $ 850 juta atau jika dialokasikan sekitar Rp 12 triliun.

Lalu apa milik Prabowo? Menurut laporan kekayaan terbaru, Prabowo memiliki aset sebesar Rp2 triliun. Jumlah itu turun setelah kalah dalam pemilihan presiden 2014 kemarin. Sementara Cawapres Sandiaga Uno sendiri memiliki kekayaan hingga Rp5 triliun. Nah, orang-orang super kaya sekarang ingin maju sebagai kandidat dan wakil presiden. Ingin melampiaskan hasrat politiknya untuk berkuasa. Mereka membutuhkan suara orang miskin untuk memilihnya. Bukan hanya suara. Mereka juga ingin mendapatkan uang dari orang miskin untuk memberikan kontribusi sehingga mereka dapat duduk di istana.

Jika orang miskin diminta berkontribusi pada orang kaya, rasanya aneh. Dunia terbalik. Sumbangan orang miskin adalah Rp5 juta, mungkin setara dengan biaya memandikan kuda impor Prabowo dalam seminggu. Atau setara dengan biaya potongan rambut kata sandi tunggal. Timnya adalah Prabowo. Kata sandi ini memang aneh. Dari beberapa kontroversi, dapat disimpulkan bahwa mereka membawa taktik dan strategi "menjadi aneh" untuk dipertimbangkan oleh publik. Namun sayangnya, orang tidak suka hal-hal aneh.

Agar uang menumpuk banyak, taktik lain digunakan: menjual agama. Sekarang, orang-orang tak berdosa ini dibohongi dan sekali lagi berbohong bahwa kontribusi mereka kepada Prabowo adalah jihad. Neno Warisman yang berfungsi sebagai sales jihadist. Targetnya tentu saja kantong umat Islam yang tidak mengerti apa-apa. Neno mengundang umat Islam untuk berjihad dengan menyumbangkan uang kepada Prabowo.

Jihad membantu calon presiden yang belum tentu bisa mendapatkan gaji dan shalat ini sehingga ia bisa menjadi Presiden Indonesia. Jadi jihad untuk Neno adalah orang miskin yang menyumbangkan orang kaya yang tidak jelas cara melakukan diversifikasi, sehingga orang kaya dapat mengendalikan Indonesia.

Jihad untuk Neno adalah agar uang dan kata sandi Prabowo tidak habis. Mereka tetap kaya, meski kalah. Tidak ingin mengulang memori gelap 2014: sudah hilang, juga hilang. Demikian juga, triliunan kekayaan Prabowo dan Sandi tidak digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka masih bisa hidup dalam kekayaan. Jika mereka menang, mereka senang. Jika Anda kalah, Anda tidak kalah banyak. Wong, kekayaan masih ada.

Apa manfaat yang diberikan orang miskin kepada Prabowo? Nantinya mereka akan mendapat tiket surga. Seperti yang dikatakan Neno. Nyumbang Prabowo adalah bagian dari jihad. Biasanya orang yang berjihad akan masuk surga. Nenolah menentukan surga dan neraka. Jika Prabowo dan Sandi jelas tinggal di 'surga' sekarang.

Dengan kekayaan triliunan yang tidak bisa dibeli? Sementara orang-orang kecil harus membanting tulang untuk mencari uang untuk hidup mereka dan untuk membiayai orang-orang kaya untuk dapat mengambil alih kekuasaan, menurut seruan Neno. (*)

Sumber : https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/12/28/110665/neno-jihad-harta-untuk-prabowo-sandi-auto-masuk-surga

Jadwal Debat Pilpres 2019 Live

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun jadwal debat Pemilihan Presiden 2019. Ada lima debat yang telah disiapkan untuk diadakan sebelum pemilihan pada 17 April 2019. Debat pertama akan diadakan pada 17 Januari 2019.

Berlokasi di Bidakara, debat hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan diikuti oleh empat kandidat , yaitu dua pasang capres dan capres. Debat kedua akan diadakan pada 17 Februari 2019 dengan tema energi, makanan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Debat ini hanya akan diikuti oleh dua kandidat, yaitu dua kandidat.

Bagaimana dengan debat lain? Lebih banyak dapat dilihat pada infografis di bawah ini:

Artikel ini telah ditayangkan di Kompas.com dengan judul "INFOGRAPI: Jadwal Debat untuk Pemilihan Presiden 2019",

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2018/12/31/13584621/infografik-jadwal-debat-pilpres -2019

Batas Laporan Penerimaan Dana Kampanye 2 Hari Lagi, Jumlah Dana Kampaye Prabowo Cuma Segini

Batas waktu untuk melaporkan penerimaan dana kampanye hanya dua hari lagi, yaitu 2 Januari 2019. Jika peserta Pemilu tidak juga melaporkan hingga batas waktu, maka peserta pemilu dapat didiskualifikasi.

"Dalam hal peserta pemilu 2019 tidak menyerahkan laporan tentang sumbangan kampanye mereka hingga batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu, para peserta pemilu akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu sesuai dengan level mereka," kata Ketua Presidium Jejaring Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar, dalam keterangan pers, Senin (31/12/2018).

Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilu telah menetapkan bahwa semua peserta, baik partai politik, kandidat, kandidat DPD atau kandidat wakil presiden harus menyampaikan laporan tentang penerimaan sumbangan dana kampanye. Untuk lingkup DKI, semua peserta JDI mengingatkan KPU Provinsi DKI untuk segera memperingatkan pejabat partai politik dan tim kampanye mereka untuk melaporkan dana kampanye hingga 2 Januari 2019.

Pelaporan kontribusi dana kampanye penting, pertama sebagai upaya transparansi peserta pemilu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa 2 Januari 2019, yang merupakan batasan masih dalam suasana tahun baru. Jangan biarkan itu menjadi alasan bagi peserta pemilu untuk tidak melaporkan dana mereka. Masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam mengawasi dan melihat masalah ini.

"2 Januari 2019 adalah tanggal kritis, di mana saat itu masih dalam suasana liburan tahun baru dan awal waktu pada 2019, sehingga calon peserta pemilu 2019 tidak tepat waktu melaporkannya ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan menjadi alasan "untuk menunda laporan sumbangan dana kampanye," kata Dahliah.

Sumber : https://news.detik.com/berita/4364871/tak-lapor-dana-hingga-2-januari-peserta-pemilu-kena-diskualifikasi

PSI Menolak Usulan Tes Membaca Alquran

PSI menolak usulan tes membaca Alquran untuk kandidat presiden dan wakil presiden. Masalahnya, tes membaca Alquran tidak relevan dengan proses pemilihan calon presiden, dan agama adalah ranah pribadi yang tidak pantas direndahkan untuk menjadi alat untuk mendapatkan suara.

"PSI tetap konsisten bahwa tes membaca tulisan suci agama tidak relevan karena tidak tercantum dalam konstitusi kita. Calon diharapkan untuk membaca dan memahami ayat-ayat konstitusional daripada ayat-ayat suci. Sementara agama adalah ranah pribadi, itu jauh lebih mulia daripada sekadar sarana untuk mencapai suara, "kata juru bicara PSI Dedek Prayudi, dalam sebuah pernyataan pers, Senin (31/12/2018).

Tidak ada aturan yang menghancurkan kandidat presiden untuk bisa membaca ayat-ayat Alquran. Yang lebih relevan bagi para kandidat adalah memahami konstitusi dan memiliki program yang baik.

"Di negara Pancasila tidak ada kewajiban bagi calon presiden untuk dapat membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang penting adalah memahami ayat-ayat konstitusi, memiliki visi, misi dan program konkret untuk rakyat. Ini adalah apa yang dilakukan Pak Prabowo tidak punya." kata Uki, nama panggilan Dedek Prayudi.

Ia melihat bahwa politik identitas telah dilaksanakan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tapi sekarang strategi politik identitas berubah menyudutkan kamp Prabowo-Sandi melalui masalah tes membaca Alquran. Masalah dengan nuansa politisasi agama seperti yang dicontohkan oleh Uki adalah pernyataan Amien Rais tentang penunjukan tertentu untuk koalisi partai politik.

"Masih segar ketika Pak Amien mengklasifikasikan koalisi partai politik sebagai partai Allah dan partai iblis. Juga dia menganalogikan pemilihan presiden ini dengan perang agama, yaitu perang badar dan perang uhud. Terutama jika kita berbicara tentang Calon Presiden pilihan Ijtima Ulama yang tampaknya mewakili pilihan agama tertentu, "kenang Uki. Namun dia menjelaskan, meskipun Prabowo tidak bisa membaca Alquran, itu tidak membatalkan resepnya.

Tes membaca Qur'an yang diusulkan diajukan oleh Asosiasi Dai Aceh. Harapannya, ujian itu bisa mengakhiri polemik Islam dari calon presiden dan wakil presiden. Dewan Asosiasi Dai Aceh mengusulkan tes membaca Alquran yang akan diadakan di Masjid Baiturrahman Banda Aceh pada 15 Januari 2019.

Sumber : https://news.detik.com/berita/4365015/psi-tes-baca-alquran-bagi-capres-tak-relevan

Ma'ruf Amin Janji Hindari Menjelakkan dan Sudutkan Lawan

Calon wakil presiden nomor 01, Maruf Amin, menyatakan kesiapannya menghadapi debat presiden dan wakil presiden mendatang. Ma'ruf tidak khawatir dengan materi debat yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tentu saja kami juga memiliki tim yang menyiapkan bahan untuk debat. Masalah apa yang akan menjadi masalah debat. Oleh karena itu kami siap, kami hanya menunggu untuk mendapatkan informasi tentang berbagai hal nanti yang akan kami debat," kata Maruf. Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta, Minggu (30/12).

Maruf menekankan, timnya akan memberikan masukan pada semua kebutuhan yang akan diperdebatkan. Selain itu, Maruf berjanji untuk mengisi debat dengan hal-hal positif. Paparan program dan ide akan dikedepankan.

Dan ide-ide, perubahan yang perlu kita berikan, kita mencoba untuk menghindari menjelek-jelekkan orang untuk menyudutkan orang yang saya pikir, kata Maruf.

Mengenai perdebatan panelis telah ditentukan oleh KPU, Maruf tidak memiliki masalah karena telah disetujui oleh kedua belah pihak. Baginya dan juga Timses Jokowi, siapa pun yang menjadi moderator atau panelis paling penting harus tampil objektif.

"Itu tidak menikung, dan adil bagi semua pasangan sesuai dengan porsi masing-masing. Sehingga siapa pun yang menjadi panelis tidak masalah asalkan adil dan jujur," harap Maruf.

Sumber : https://www.merdeka.com/politik/debat-pilpres-maruf-amin-janji-hindari-menjelakkan-dan-sudutkan-lawan.html

Merubah Tinja Menjadi Makanan Akan Menjadi Nyata, Ada yang Minat?

Belakangan ini, ada pembicaraan tentang Andrich, alat yang mampu mengolah limbah tinja menjadi air bersih di Indonesia. Terobosan ini mungkin terdengar aneh dan canggung. Namun, tidak ada yang mustahil di dunia sains.

Buktinya, sejak 2011 NASA telah menggelontorkan 200.000 dolar setiap tahun selama tiga tahun untuk mengubah limbah manusia menjadi makanan yang layak dikonsumsi oleh para astronot. Beberapa bulan lalu ilmuwan Penn State juga mengumumkan temuan penting yang dapat mengubah kotoran manusia, yaitu tinja, menjadi makanan bagi para astronot.

"Konsep ini mirip dengan Marmite atau Vegemite, di mana Anda memakan sebaran 'mikroba lengket'," kata Christopher House, geolog Penn State yang memimpin penelitian. Sejauh ini, kotoran manusia masih menjadi masalah dalam misi International Space Station (ISS). Pada ISS, urin para astronot telah berhasil disaring dan didaur ulang menjadi air minum yang dapat dikonsumsi.

Adapun kepalan tangan, sejauh ini hanya dihilangkan dengan limbah lain yang akan terbakar di atmosfer bumi. Menurut para ahli, ada beberapa langkah yang harus dilalui untuk mengubah kotoran menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi dan tetap aman.

"Kami mengumpulkan limbah padat dan cair dari para astronot dan semuanya dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan campuran bakteri untuk menghancurkan kotoran," kata Lisa Steinberg, pengawas laboratorium Delaware County Community College, kepada NPR. "Campuran itu akan menghasilkan gas metana, kemudian diumpankan ke bakteri jenis kedua yang dapat menumbuhkan 52 persen protein dan 36 persen lemak," tambahnya. Hasil daur ulang urin dan feses akan menumbuhkan bakteri Methylococcus capsulatus.

Di Bumi, bakteri digunakan untuk pakan ternak. Sampai sekarang sistem ini terus diuji untuk mencegah pertumbuhan mikroba berbahaya di antara bakteri yang dapat dimakan. KOMPAS.com melaporkan sebelumnya, para ahli membuat peternakan mikroba di lingkungan alkali, pH 11.

Di lingkungan ini, mereka mampu menumbuhkan bakteri dengan kandungan protein 15 persen dan mengandung 7 persen lemak . Para ahli juga menaikkan suhu lingkungan mikroba hingga 70 derajat Celcius untuk mencegah patogen. Mereka berhasil menumbuhkan bakteri thermus aquaticus yang tahan panas.

Mikroba ini adalah 61 persen protein dan 16 persen lemak. Lebih dari 13 jam, para ilmuwan mampu memecahkan 49 persen dan 59 persen limbah. Ini lebih cepat daripada pengelolaan limbah tradisional. Produksi makanan juga terjadi dengan cepat.

Sumber : https://sains.kompas.com/read/2018/05/28/173100823/takanya-di-jakarta - Mengembangkan feses-menjadi-makanan.

Jokowi dan Prabowo di Undang Baca Test Al Quran

Dewan Asosiasi Dai Aceh mengundang kandidat presiden dan kandidat wakil presiden untuk mengikuti tes membaca Alquran.

Proposal itu dipanggil untuk mengakhiri polemik tentang kandidat Islam.

Alasan lain adalah karena dua kandidat presiden sama-sama Muslim.

Tes membaca Alquran dianggap penting bagi umat Islam untuk mengetahui kualitas calon presiden mereka.

Dikutip dari VOA Indonesia, Dewan Pimpinan Asosiasi Da'i Aceh, Marsyuddin Ishak, mengatakan bahwa undangan telah dikirim ke kedua tim kandidat presiden dan wakil presiden untuk mengikuti tes membaca Alquran pada 15 Januari.

"Mengapa kita melakukannya? Karena selama ini di Indonesia sebelum pemilihan presiden, itu diakui atau tidak, politik identitas telah dipraktekkan, jadi kami dari Aceh ingin mengingatkan, menyaring, mempertahankan bahwa jika dua kandidat presiden tidak melakukan hal-hal yang akan bermanfaat bagi mereka, sementara mereka yang sulit tidak peduli. Ambillah lezat, "kata Marsyuddin.

Mengutip Tribunnews, peneliti radikalisme dan gerakan Islam di Jakarta Ridlwan Habib menyatakan pandangan tentang usulan tersebut.

"Tes membaca Al Quran untuk calon pemimpin yang beragama Islam sangat masuk akal dan sangat demokratis.

"Publik lebih tahu kualitas para kandidat," kata Ridlwan.

Usulan untuk tes membaca Al Quran dianggap tidak ada masalah dan tidak melanggar norma atau hukum dalam demokrasi.

Ridlwan menjelaskan, jika sebuah agama non-Muslim dipaksa untuk membaca tes Alquran maka itu bisa disebut pelanggaran Pancasila dan prinsip demokrasi.

Namun baik Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah sesama Muslim.

"Membaca Alquran adalah ibadah harian yang sangat umum dilakukan oleh jutaan Muslim setiap hari di Indonesia. Saya yakin Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak memiliki masalah dengan itu," kata Ridlwan.

Tes membaca Al-Quran juga dianggap memiliki dampak positif pada dua kandidat presiden dan wakil presiden yang mengikuti.

Karena kemampuan membaca Al-Qur'an menambah kepercayaan atau kepercayaan masing-masing pemilih atau kelompok pemilih.

"Misalnya, Pak Prabowo dibawa oleh ulama, tentu sangat wajar jika orang ingin tahu dan ingin mendengar bacaan Al-Qur'an, Prabowo," katanya.

Tes membaca Al-Quran juga dianggap mampu mengakhiri perdebatan tentang kualitas agama masing-masing kandidat.

"Ini sebenarnya adalah kesempatan emas bagi setiap kubu untuk mendapatkan simpati dari pemilih Islam," kata Ridlwan.

http://video.tribunnews.com/view/70434/jokowi-dan-prabowo-resmi-diundang-tes-baca-alquran-peneliti-publik-tahu-kualitas-calon-presidennya

Pemilu : Keamanan di Perketat dan Jaringan Internet di Matikan

Sebanyak 104 juta orang menuju ke tempat pemungutan suara. Pemilihan diadakan setelah berminggu-minggu kekerasan mematikan dan tuduhan penumpasan terhadap ribuan aktivis oposisi menghiasi kampanye.

Voting dimulai pukul 08.00 waktu setempat. Sekitar 600.000 personel keamanan dikerahkan di seluruh negeri, termasuk yang tersebar di 40.000 tempat pemungutan suara. Sementara itu, kekerasan baru muncul menjelang pemungutan suara ketika seorang aktivis partai beku diduga dibunuh oleh pendukung oposisi, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP).

"Dia diserang dengan batu. Dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit," kata kepala polisi di Patia, Mohammad Niamutullah, seperti dikutip AFP. Sejak jadwal pemilihan diumumkan pada 8 November, ada 4 orang yang terbunuh oleh polisi. Sementara itu, BNP mengklaim 8 aktivisnya telah meninggal. Pemilihan hari ini menandai pemilihan parlemen 11-negara sejak kemerdekaan pada tahun 1971.

Rakyat Bangladesh akan memilih seorang pemimpin antara partai koalisi Liga Awami yang berkuasa atau koalisi yang dipimpin BNP. Pemerintah Amerika Serikat menyuarakan keprihatinan atas kredibilitas pemilu di negara itu. Sebanyak 17 kandidat oposisi ditangkap karena diduga menyebarkan tuduhan palsu sementara 17 kandidat lainnya didiskualifikasi. "Ini bukan pemilihan yang bebas dan adil.

Ini lebih tentang pemilihan terkontrol," kata diplomat Barat, yang menolak disebutkan namanya. Di sisi lain, pihak berwenang telah memerintahkan operator seluler negara itu untuk menutup layanan 3G dan 4G hingga tengah malam. Alasannya adalah untuk mencegah penyebaran gosip yang dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat. Voting akan ditutup pukul 16.00 waktu setempat.

Sumber : https://internasional.kompas.com/read/2018/12/30/12410051/pemilu-bangladesh -keamanan-diperketat- dan jaringan internet dimatikan

Said Aqil: Prabowo Tumbal Jenderal-Jenderal di Kerusuhan '98

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menilai bahwa calon presiden Prabowo Subianto hanya menjadi korban jenderal selama kerusuhan 1998. Said berbicara berdasarkan temuan ketika dia adalah wakil ketua Tim Pencari Fakta dalam kerusuhan Mei '98.

"Pada waktu itu saya adalah wakil ketua tim pencari fakta, ketua Pak Marzuki Darusman, wakil saya, anggota Bambang Widjojanto pada saat itu ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Kesimpulannya adalah bahwa Prabowo bukanlah dalang kerusuhan Mei. , "Kata Aqil di Pondok Pesantren Kepek, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (27/6).

Pernyataan Said Aqil membantah pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh mantan Komandan Jenderal ABRI (Purn.) Wiranto yang menyebut Prabowo dalang kerusuhan Mei '98.

"(Pernyataan Wiranto) Berbeda dengan kesimpulan tim pencari fakta. Saya wakil ketua tim pencari fakta dalam kerusuhan Mei. Pak Prabowo tidak ikut campur sama sekali. Ya Anda masih muda," jelas Aqil menjelaskan.

Lebih lanjut, Said Aqil menekankan bahwa Prabowo adalah sosok yang tulus dan rela berkorban demi bangsa.

"Yang berarti dia (Prabowo)? Dia siap berkorban, dipindahkan dari Pangkostrad, dicabut dari posisinya. Dia menyadari bahwa dia hanya menjadi korban jenderal lain," tegasnya.

Sumber : https://m.merdeka.com/peristiwa/said-aqil-prabowo-tumbal-jenderal-jenderal-di-kerusuhan-98.html