Penulis Pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden yang digelar serentak pada 2019, mulai menimbulkan masalah. Pola pemilihan seperti itu lebih bermanfaat bagi petahana.
Di sejumlah daerah dengan basis massa yang kuat dalam memilih Jokowi, kandidat partai calon legislatif Prabowo Subianto menjadi sulit bergerak. Ini seperti apa yang terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Berdasarkan data Pemilu Presiden 2014 yang dirilis oleh KPU, Jokowi menang dengan 134.572 suara atau 58,77 persen suara. Selisih dengan Prabowo Subianto 17,54 persen.
Kondisi ini membuat calon anggota DPRD Kota Manado dari Partai Demokrat Darmawati Dareho enggan berkampanye untuk Prabowo-Sandiaga meski partainya mengusung kandidat. Dia mengklaim akan terus mengkampanyekan dirinya dan Jokowi-Ma'ruf.
"Ini masalah naluri dan hati nurani. Untuk Sulawesi Utara dan di daerah pemilihan ada banyak [dukungan] Jokowi," kata Darmawati kepada wartawan Tirto, Jumat (19/10/2018).
Kondisi serupa juga dialami oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, banyak kandidat PAN enggan berkampanye untuk Prabowo-Sandiaga, meskipun PAN adalah salah satu partai pendukung pasangan itu. Eddy mengatakan hal itu saat menjadi pembicara tamu di acara PolMark Indonesia, Kamis (18/10) kemarin.
"Di antara kandidat kami yang bertempur di daerah itu," aku minta maaf, maaf, Sekretaris Jenderal. Tetapi di bawah ini, saya mungkin tidak dapat berpartisipasi secara terbuka dalam memenangkan Pak Prabowo. Karena konstituen saya tidak sejalan dengan itu. Jadi mohon maaf, "" kata Eddy meniru pernyataan calon legislatif yang bersangkutan.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Eddy mengakui bahwa PAN memiliki solusi sehingga kader di daerah akan terus berkampanye untuk Prabowo-Sandiaga. Metode itu bisa dilakukan agar kader PAN dapat membagi tugas dan waktu kampanye untuk pemilihan presiden dan legislatif.
"[Kampanye] dapat dilakukan secara bersamaan. Dia [kandidat legislatif] mensosialisasikan dirinya sendiri, serta berpartisipasi dalam sosialisasi kandidat presiden kita," kata Eddy kepada wartawan Tirto.
Mematuhi dan Merancang Strategi Kemenangan
Jika kader PAN dan Demokrat memilih untuk membelot dari arah partai di pangkalan lawan, kader PDI-P memilih sikap yang berlawanan. Hal ini seperti yang diklaim oleh Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman.
Kabupaten pemilihan Sumatera Barat sepenuhnya dimiliki oleh Prabowo Subianto. Berdasarkan data dari Pemilu Presiden 2014 yang dirilis oleh KPU, Prabowo memenangkan 998.425 suara atau 75,06 persen di daerah pemilihan Sumatera Barat I. Demikian juga di Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Prabowo menang dengan 799.080 suara atau 79,39 persen.
Alex mengaku tahu datanya dengan baik. Dia berkompetisi di zona merah untuk menjadi kandidat legislatif untuk Republik Indonesia dari daerah pemilihan Sumatera Barat I. Namun, Alex mengklaim bahwa dia akan terus berkampanye untuk dirinya sendiri dan Jokowi-Ma'ruf.
"Adalah tugas semua kader partai untuk melaksanakan dan menyukseskan keputusan partai," kata Alex kepada wartawan Tirto.
Sudah lama Alex menganalisis medan perang. Menurutnya, tantangan utama pertempuran di Sumatera Barat adalah pertempuran di jalur besar dan sistematis. Karena itu, ia siap memperjuangkannya dengan data dan fakta untuk dilaporkan ke penegak hukum agar tidak terulang lagi.
"Ya, harus ada lebih banyak tantangan dalam pertempuran di daerah basis lawan. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan kreativitas serta konsistensi dalam bertarung tanpa harus mengorbankan keputusan partai," katanya.
Fakta pembelotan calon dari partai pengusung Prabowo-Sandiaga memicu komentar dari Koalisi Kerja Indonesia (KIK). Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, Raja Juli Antoni, mengatakan pembelotan itu wajar karena tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas dalam komposisi kemenangan pasangan calon.
"Ini menunjukkan koalisi yang rapuh. Semuanya dibeli oleh satu pihak," kata Raja Juli Antoni di Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara itu, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengklaim para kandidat dari partai yang mendukung Jokowi-Ma'ruf dengan kuat mendukung para kandidat yang mereka laksanakan. Alasannya, kata Hasto, adalah bahwa semua partai politik yang mendukung Jokowi-Ma'ruf telah terlibat dalam struktur TKN pasangan tersebut.
"Kami menempatkan semua kandidat sebagai juru kampanye dari tingkat kota, provinsi, dan kabupaten kota," lanjut Hasto. "Kami juga terus melakukan komunikasi politik sehingga bagi kami semua kandidat, kepala daerah dan kader partai aktif dalam memberikan dukungan."
Mengapa Calon enggan untuk Mempromosikan Calon Presiden?
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa pembelotan kader partai Prabowo-Sandiaga terjadi karena calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung bukan berasal dari partai mereka sendiri.
"Idealnya, sistem pemilihan serentak tidak perlu membutuhkan ambang batas presiden sehingga setiap partai memiliki calon presiden sendiri. Dengan ini, efek coattail akan bekerja lebih efektif," kata Luky kepada wartawan Tirto.
Luky berpendapat, fokus para kandidat untuk memenangkan pemilihan legislatif daripada pemilihan presiden adalah pilihan yang masuk akal. Alasannya adalah persyaratan untuk menjadi anggota parlemen dalam Pemilu 2019 lebih parah dari pemilu sebelumnya. Saat ini, ambang batas parlemen sehingga partai politik dapat mengirim anggotanya ke kursi rakyat adalah 4 persen. Dalam Pemilu Legislatif 2014, ambang batas suara yang berlaku adalah 3,5 persen.
"Ini tentu tidak mudah bagi mayoritas partai yang suaranya telah berfluktuasi sejauh ini dari pemilihan ke pemilihan," katanya.
Alumni Universitas Airlangga juga mengatakan bahwa para kandidat legislatif layak berkonsentrasi untuk memenangkan pemilihan legislatif karena mereka harus bersaing dengan sesama kandidat, bahkan dari partai mereka sendiri.
"Calon dan calon wakil presiden hanya dianggap lebih laku oleh calon yang berasal dari partai politik yang sama dengan calon wakil presiden," pungkasnya.
Sumber : https://tirto.id/prabowo-sandiaga-merugi-sebelum-bertanding-di-pilpres-2019-c7K9